Perkuat Demokrasi dari Akar Rumput, Bawaslu Halsel Siapkan Peserta P2P Tahun 2026

Labuha – jelang kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan kembali megelar rapat bersama calon peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Jumat, (24/04/2026)

Dalam rapat tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Hans William Kurama. Dalam arahannya, Hans menekankan bahwa peran Bawaslu tidak hanya hadir saat tahapan Pemilu atau Pemilihan berlangsung, tetapi juga terus berjalan melalui berbagai program edukatif yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat dalam mengawal demokrasi.

Menurutnya, Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) merupakan salah satu program strategis Bawaslu RI yang dirancang untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan pemilu. Melalui program ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga tumbuh sebagai pengawas yang kritis dan berdaya.

Lebih lanjut, Hans menyampaikan bahwa pelaksanaan P2P Tahun 2026 akan digelar secara luring (tatap muka) di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada minggu pertama Mei mendatang. Format ini menjadi langkah baru setelah pelaksanaan tahun sebelumnya dilakukan secara daring. Ia pun mengajak seluruh calon peserta untuk berpartisipasi secara aktif dan mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan penuh komitmen.

Mengacu pada Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kapasitas masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi. Para peserta nantinya akan dibekali pemahaman komprehensif, mulai dari upaya pencegahan, teknik pengawasan, hingga mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.

“Tidak hanya itu, P2P juga diarahkan untuk membentuk karakter pengawas partisipatif yang berintegritas, berani, dan peduli terhadap potensi pelanggaran. Dengan bekal tersebut, peserta diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga prinsip pemilu yang jujur, adil, dan transparan,” tutup Hans.