Rakor PDPB Triwulan IV, Bawaslu Halsel Tekankan Akurasi Data dan Keterbukaan Akses Data
|
Labuha – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat di Aula Husni Kamil Malik, Kantor KPU Halmahera Selatan. (19/11/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat undangan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 116/PL.01.2-Und/8204/3/2026. Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut unsur Kodim 1509/Labuha, Polres Halmahera Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta sejumlah kepala desa.
Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Halsel, Rais Kahar, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025. Ia menjelaskan, Bawaslu Halsel telah melakukan pengawasan dan menyajikan sejumlah data pemilih yang memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bahan pencermatan terhadap data yang dimutakhirkan KPU.
"Sejumlah data hasil pengawasan Bawaslu telah ditindaklanjuti, namun masih ada yang memerlukan pencermatan lebih lanjut. Ini bukan berarti KPU tidak menindaklanjuti, tetapi menjadi bahan informasi dan pencermatan bersama agar proses pemutakhiran data pemilih semakin akurat," ujar Rais.
Rais juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, mulai dari perangkat daerah teknis, lembaga vertikal, unsur TNI/Polri, hingga pemerintah desa. Menurutnya, dukungan dan kerja sama lintas instansi tersebut memiliki peran penting dalam membantu Bawaslu memperoleh data sebagai bahan pengawasan dan memastikan akurasi data pemilih.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah teknis yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel. Apresiasi juga kami sampaikan kepada lembaga vertikal, yakni Kementerian Agama Halmahera Selatan, unsur TNI/Polri, dan Lapas Kelas III Labuha, serta secara khusus kepada pemerintah desa yang selama ini responsif dalam memenuhi permintaan data dari Bawaslu Halmahera Selatan. Dukungan dan kerja sama seluruh pihak ini sangat penting dalam menunjang akurasi data pemilih berkelanjutan,” Pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Halsel, Hans William Kurama, S.H., menyampaikan bahwa Bawaslu akan menyerahkan saran perbaikan terhadap sekitar 101 data pemilih kategori tidak memenuhi syarat (TMS) dan memenuhi syarat (MS) sebagai pemilih baru. Namun, sebelum penyerahan tersebut, Willi meminta KPU untuk terlebih dahulu mencermati tindak lanjut rekomendasi dan saran perbaikan Bawaslu pada pelaksanaan PDPB Triwulan III sebelumnya. Willi memaparkan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada triwulan sebelumnya, terdapat sekitar 2.884 data yang disampaikan melalui rekomendasi dan saran perbaikan, terdiri atas 64 data TMS dari empat kategori serta 2.811 data pemilih yang memenuhi syarat.
Sebelum menyampaikan saran perbaikan terbaru, kami berharap seluruh data hasil pengawasan sebelumnya dapat dicermati kembali dan dipastikan tindak lanjutnya, sehingga proses pemutakhiran data pemilih berjalan lebih akurat dan akuntabel," Ujar Willi.
Willi kemudian memaparkan sejumlah data hasil pengawasan Bawaslu Halsel yang masih memerlukan konfirmasi dan pencermatan KPU. Pada kategori pemilih meninggal dunia, dari 51 data yang direkomendasikan, delapan telah ditindaklanjuti sebelum pleno dan 43 lainnya setelah pleno Triwulan III. Sementara kategori pindah keluar terdapat 7 data, dengan 5 masih memerlukan konfirmasi. Dari 8 data anggota Polri, 1 telah ditindaklanjuti dan 7 lainnya masih perlu dicermati. Bawaslu juga mencatat 2 data pemilih ganda yang belum ditindaklanjuti.
Menurutnya kategori pemilih memenuhi syarat (MS), terdapat 1.042 data pemilih pemula, dengan 865 telah ditindaklanjuti dan 177 masih memerlukan tindak lanjut. Pada kategori pindah masuk, dari 2 data, satu telah ditindaklanjuti. Sementara itu, dari 8 data pensiunan, 6 telah ditindaklanjuti dan 2 masih perlu dicermati. Adapun dari 1.764 data pemilih yang telah menikah, sebanyak 1.210 telah ditindaklanjuti atau terdaftar dalam daftar pemilih, sedangkan 554 lainnya masih memerlukan tindak lanjut.
"Data-data ini perlu kita cocokkan kembali agar seluruh rekomendasi dan saran perbaikan Bawaslu mendapatkan kejelasan tindak lanjut. Kami berharap KPU dapat melakukan pencermatan kembali terhadap data tersebut sehingga tidak ada informasi hasil pengawasan yang terlewatkan dalam proses pemutakhiran," tegas Hans.
Selain itu, Willi juga menyoroti pentingnya keterbukaan akses data bagi Bawaslu Halsel dalam menjalankan fungsi pengawasan. Agar akses terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) perlu menjadi perhatian guna mendukung pelaksanaan pengawasan Bawaslu secara optimal. Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
"Bagaimana Bawaslu bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas apabila data DP4 tidak diberikan? Padahal Bawaslu juga merupakan lembaga yang lahir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentunya akses data ini perlu menjadi perhatian bersama, sepanjang tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan," Tegas Willi.
Penulis:Imran/Editor:Misbah/Foto:Julham