Konsolidasi Demokrasi di UNSAN, Bawaslu Halsel Bekali Mahasiswa Pemahaman Hukum dan Pengawasan Pemilu
|
Labuha – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terus memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Universitas Nurul Hasan Bacan (UNSAN), Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Halsel, Hans William Kurama, S.H., menyampaikan materi mengenai dasar-dasar hukum pemilu dan pemilihan. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), serta Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Dalam pemaparannya, Willi menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). "Pemilu merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena itu, setiap proses penyelenggaraannya harus berpedoman pada konstitusi serta menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," jelas Willi.
Selain dasar hukum pemilu, ia juga menguraikan tugas dan fungsi tiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mahasiswa turut diberikan pemahaman mengenai status pemilih, hak memilih, peralihan status pemilih, putusan pengadilan yang mencabut hak politik seseorang, hingga kategori pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi kepemiluan menjadi bekal penting bagi mahasiswa agar mampu mengenali hak konstitusionalnya sekaligus memahami aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu.
"Mahasiswa perlu memahami ketentuan hukum kepemiluan, termasuk hak dan statusnya sebagai pemilih. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat tidak hanya mengetahui hak politiknya, tetapi juga mampu memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Halsel, M. Hijrah Hi. Kamuning, S.H., memaparkan materi mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia menjelaskan bahwa kewenangan Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan setiap tahapan pemilu, tetapi juga mencakup upaya pencegahan serta penanganan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan. Pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan," ungkap Hijrah.
Lebih lanjut, Hijra memperkenalkan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran pemilu kepada mahasiswa, mulai dari penerimaan informasi awal atau laporan, proses penelusuran dan kajian, hingga tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur. Karena itu, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana menyampaikan laporan atau informasi awal apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu," terangnya.
Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Hijra berharap mahasiswa UNSAN dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum kepemiluan serta menumbuhkan kesadaran untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif. Keterlibatan kalangan akademisi dinilai penting dalam membangun kolaborasi untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
"Pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Kami berharap mahasiswa dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal demokrasi serta turut mendorong terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas," tutupnya.
Penulis/Foto:Imran/Editor:Misbah