Lompat ke isi utama

Berita

Upaya Memaksimalkan Fungsi Pengawasan, Bawaslu Gelar Rakor Penyusunan IKP

Upaya Memaksimalkan Fungsi Pengawasan, Bawaslu Gelar Rakor Penyusunan IKP
\n

Labuha - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Selatan (Halsel) dalam Upaya mengurai potensi pelanggaran dan kerawanan Pemilu pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, Bawaslu menggandeng Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Media melaksanakan Rapat koordinasi di Kantor Bawaslu pada Rabu (27/11/2019).

\n\n\n\n

Ketua Bawaslu Kahar Yasim, SH dalam arahannya menjelaskan, terkait penyusunan Indeks kerawanan Pemilu ini dengan tujuan penyamaan persepsi terkait dengan proses pengisian kuisioner yang telah diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia sehubungan dengan potensi pelanggaran dan kerawanan yang akan terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 mendatang.

\n\n\n\n\n\n\n\n

“Kita sandingkan data melalui kuisioner yang telah di bagikan kepada peserta rapat koordinasi yaitu, Pers, KPU, dan Polisi, dalam kuisioner itu ada pertanyaan-pertanyaan pelanggaran pemilu yang terjadi tahun kemarin yang jika ada kerawanan pemilu maka bisa di contreng ya. Dari data kuisioner tersebut kita jadikan bahan sandingan dan evaluasi untuk Pilkada 2020 mendatang,” ujar Kahar.

\n\n\n\n

Selain itu, kata Kahar, pihaknya membutuhkan kerja sama KPU, Kepolisian dan Pers untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan Pilkada tahun 2020 mendatang. ” Yang jelas kami sangat butuh kerjasama KPU, Kepolisian, dan Pers dalam melakukan pemantauan Pilkada sehingga bisa terminimalisir kerwanan pemilu”

\n\n\n\n

Anggota Bawaslu Rais Kahar menambahkan, "pertanyaan ada yang berkaitan antara Bawaslu dengan kepolisisan dan media, kemudian KPU dan Bawaslu sehingga ini harus diisi agar tetap sinkron pertanyaan yang dijawab. Pertanyaan setelah diisi dalam bentuk fisik dan bukti lengkap di serahkan ke Bawaslu melaui staf pengawasan".

\n\n\n\n

Selain itu Anggota KPU Halmahera Selatan M. Agus Umar mengatakan terkait pengisian dokumen Indeks Kerawanan Pemilu ini harus ada sinkronisasi soal data antara Bawaslu, KPU, Media dan kepolisian.” Harus ada penyeragaman data yang diisi oleh KPU dikroscek juga oleh teman- teman media".

\n\n\n\n

Dia mencontohkan ada data yang dimiliki oleh KPU kadang luput dari pemberitaan media.

\n\n\n\n\n\n\n\n

Media  yang hadir diwakili oleh Risman wartawan Posko Malut memberikan apresiasi kepada Bawaslu karena tetap menggandeng media untuk selalu bermitra untuk memberitakan terkait kepemiluan, "untuk angket yang akan diisi kami akan tetap berkoordinasi," tutup Risman. (Humas)

\n"