Pastikan Data Pemilih Akurat, Bawaslu Halsel Awasi Pelaksanaan Coktas di Lima Kecamatan

Labuha — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 108/PL.01.2-SD/8204/3/2026.

Pengawasan Coktas difokuskan pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Bacan di Desa Kaputusan dan Desa Sumae; Kecamatan Bacan Selatan di Desa Sawadai dan Desa Kubung; Kecamatan Bacan Timur di Desa Sayoang dan Desa Bori; Kecamatan Bacan Timur Selatan di Desa Tabajaya dan Desa Wayaua; serta Kecamatan Bacan Timur Tengah di Desa Songa dan Desa Tawa. 
Rabu, 09/11/2026.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu Halsel memastikan proses pencocokan dan penelitian terbatas berjalan sesuai ketentuan serta mendorong agar data pemilih yang digunakan KPU benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun fokus kegiatan Coktas meliputi identifikasi pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, khususnya pemilih yang telah meninggal dunia, telah menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pemilih yang mengalami perubahan domisili, baik pindah masuk maupun pindah keluar.

Selain melakukan identifikasi, kegiatan ini juga diisi dengan koordinasi bersama aparatur pemerintah desa dan masyarakat setempat guna memperoleh informasi serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan perubahan data pemilih.

Bawaslu Halsel juga mendorong pemerintah desa agar menerbitkan surat keterangan kematian bagi pemilih yang telah meninggal dunia sesuai dengan format yang telah ditentukan. Agar Dokumen tersebut menjadi salah satu bukti pendukung dalam proses perbaikan dan pemutakhiran data pemilih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Rais Kahar, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa pengawasan Coktas merupakan bagian penting dari upaya Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan data pemilih benar-benar berdasarkan fakta dan didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilih yang telah meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri, maupun yang telah berpindah domisili harus mendapatkan perhatian dalam proses pemutakhiran data agar tidak menimbulkan persoalan pada tahapan pemilu berikutnya,” tegasnya.

Rais, juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar terkait kondisi kependudukan (pemilih) di wilayah masing-masing.

“Pemerintah desa memiliki peran strategis karena mengetahui secara langsung kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, kami berharap koordinasi dan kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah desa, serta masyarakat terus diperkuat sehingga data pemilih yang dihasilkan benar valid dan berkualitas,” tutupnya.