Lindungi Hak Pilih Masyarakat, Bawaslu Halsel Bangun Sinergi Lewat Rakor PDPB Triwulan IV

Labuha – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV bersama KPU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Lapas Kelas III Labuha, serta Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan yang bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Halsel. Rabu (11/11/2026), 

Ketua Bawaslu Halsel, Rais Kahar, S.Pd., M.Si., dalam pengantarnya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pengawasan PDPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemantauan proses pemutakhiran data, tetapi juga melalui koordinasi dengan instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan data kependudukan dan status pemilih.

“Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemantauan proses pemutakhiran data, tetapi juga dengan membangun koordinasi dan sinergi bersama instansi terkait yang memiliki keterkaitan langsung dengan data kependudukan dan status pemilih,” ujar Rais.

Ia menjelaskan, keterlibatan Kementerian Agama diperlukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum berusia 17 tahun, tetapi telah menikah atau pernah menikah. Sementara koordinasi dengan Lapas Kelas III Labuha diperlukan untuk memperoleh informasi warga binaan yang masih memenuhi persyaratan sebagai pemilih, termasuk memperhatikan status hukum dan putusan pengadilan yang dapat memengaruhi hak politik mereka.

“Keterlibatan Kementerian Agama sangat penting untuk memperoleh data masyarakat yang belum berusia 17 tahun, tetapi telah menikah atau pernah menikah. Begitu pula dengan Lapas Kelas III Labuha, kami membutuhkan informasi terkait warga binaan yang masih memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan tetap memperhatikan status hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak politik mereka,” ungkap Rais.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Halsel, Hans William Kurama, S.H., menyoroti pentingnya kelengkapan data dari masing-masing instansi. Ia mengungkapkan bahwa pada Triwulan III sebelumnya, Bawaslu telah melakukan audiensi, pembuatan video, serta permintaan data kepada Kementerian Agama terkait masyarakat yang telah atau pernah menikah sebelum berusia 17 tahun. “Data yang diterima belum mencantumkan tanggal lahir sehingga menyulitkan proses identifikasi. Karena itu, Bawaslu berharap data berikutnya dilengkapi dengan informasi tanggal lahir” Ujar Willi

Selain itu, Hans juga berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat memberikan informasi terkait jumlah penduduk yang telah wajib memiliki KTP elektronik, jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el, data penduduk meninggal dunia, serta perpindahan penduduk, baik pindah masuk maupun pindah keluar. Sementara itu, kepada Lapas Kelas III Labuha, Bawaslu meminta data warga binaan yang menjalani masa pidana lebih dari lima tahun atau melampaui tahun 2029. Data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi status pemenuhan hak politik warga binaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap seluruh instansi terkait dapat terus bersinergi dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah pencegahan dan pengawasan Bawaslu Halsel, sehingga setiap masyarakat yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam daftar pemilih dan tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya maupun tercatat sebagai pemilih apabila sudah tidak lagi memenuhi persyaratan," tutup Willi