PPID

Selamat datang dan terima kasih telah mengunjungi layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Bawaslu Halmahera Selatan, sebagai badan publik, berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara optimal kepada masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai pedoman pelaksanaan layanan informasi publik bagi Bawaslu.

Layanan ini merupakan sarana layanan secara daring bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Bersama layanan publik daring ini, kami berusaha dapat memenuhi hak masyarakat atas akses informasi publik yang cepat, akurat dan efektif.

PROFIL PPID

Profil Singkat PPID Bawaslu Halmahera Selatan

Untuk meningkatkan peran aktif public atau masyarakat dalam proses pelaksanaan tugas pengawasan pengawas Pemilu, informasi merupakan salah satu indicator utama dan menjadi kewajiban pengawas Pemilu dalam hal memberikan akses yang seluas-luasnya kepada public terkait dengan kinerja pengawas pemilu secara kelembagaan. Secara spesifikasi Informasi yang dimaksudkan adalah berupa informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelolah, dikirim dan/atau diterima oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dibentuklah  kepengurusan  pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi melalui surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor: 06/HK.01.01/MU-04/1/2023 . dengan adanya Tim Pengelola dan pelayanan informasi dan dokumentasi ini diharapkan agar proses pelayanan informasi dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan baik dan efektif serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakatan secara umum dalam memperoleh informasi dan data yang akurat .

PPID  Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehingga, dalam pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan dan Standar Operasional Prosedur.

Tugas dan Fungsi PPID :

  • Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
  • Memberikan layanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  • Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik;
  • Melakukan pengujian konsekuensi;
  • Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya;
  • Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianny asebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
  • Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Wewenang PPID :

  • Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  • Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  • Melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
  • Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
  • Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  • Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  • Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik

DASAR HUKUM

  • Undang-undang Tahun 1945;
  • Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999;
  • Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005;
  • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
  • Perki No. 1 Tahun 2010
  • Perki No.1 Tahun 2013
  • Perki No. 1 Tahun 2017
  • Perki No. 1 Tahun 2019
  • Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017
  • Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2017
  • Perbawaslu Nomor 16 2015
  • Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2014
  • Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019
  • Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020

INFORMASI

STANDAR LAYANAN

Hak-hak Pemohon Informasi :

  1. Pemohon berhak mengajukan permohonan dengan sarana yang telah disediakan oleh Bawaslu;
  2. Pemohon berhak mendapatkan bantuan pada saat mengajukan permohonan informasi atau pendampingan bagi pemohon berkebutuhan khusus;
  3. Pemohon berhak menyampaikan pertanyaan, saran, dan pengaduan terkait pelayanan informasi;
  4. Pemohon berhak mendapatkan bukti tanda terima permohonan informasi;
  5. Pemohon berhak mendapatkan pemberitahuan atas permohonan yang diajukan;
  6. Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang perpanjangan masa pemberitahuan dari Bawaslu;
  7. Pemohon berhak mendapatkan bukti tanda terima pemberian informasi;
  8. Pemohon berhak mengajukan keberatan terhadap prosedur pelayanan, biaya pelayanan atau terhadap penolakan permohonan informasi;
  9. Pemohon berhak mendapatkan informasi sesuai permintaan (subjek informasi, cara mendapatkan, bentuk informasi);
  10. Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang prosedur pelayanan, maklumat pelayanan, hak pemohon, dan informasi lain terkait proses pemenuhan hak atas informasi;
  11. Pemohon berhak mendapatkan perlindungan data pribadi;
  12. Pemohon berhak mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi jika tidak dapat menerima atau tidak puas dengan respon Badan Publik (Atasan PPID) terhadap keberatan yang diajukan pemohon.

Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi :

  1. Pemohon wajib memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan atau keberatan;
  2. Pengguna informasi wajib menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengguna informasi wajib mencantumkan sumber informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Bawaslu Dalam Pelayanan Informasi

  1. Bawaslu berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Bawaslu berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Bawaslu berhak mengolah atau memperlakukan secara khusus informasi yang dinilai bersifat sensitif;
  4. Bawaslu berhak membangun inovasi-inovasi untuk pemenuhan hak atas informasi, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Dalam Pelayanan Informasi

  1. Bawaslu wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. Bawaslu wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  3. Bawaslu wajib mengembangkan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menjamin pemenuhan hak atas informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
  4. Bawaslu wajib memberikan bantuan atau pendampingan bagi pemohon informasi berkebutuhan khusus;
  5. Bawaslu wajib menanggapi/menindaklanjuti pertanyaan, saran, pengaduan, dan keberatan terkait pelayanan informasi;
  6. Bawaslu wajib memberikan bukti tanda terima permohonan informasi;
  7. Bawaslu wajib memberikan pemberitahuan atas permohonan informasi publik;
  8. Bawaslu wajib memberikan pemberitahuan tentang perpanjangan masa pemberitahuan permohonan informasi publik;
  9. Bawaslu wajib memberikan tanda terima pemberian informasi;
  10. Bawaslu wajib memberikan informasi sesuai permintaan pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Bawaslu wajib memberikan perlindungan data pribadi pemohon informasi;

Bawaslu wajib memberikan informasi tentang prosedur pelayanan, maklumat pelayanan, hak pemohon, dan informasi lain terkait proses pemenuhan hak atas informasi.

LAYANAN INFORMASI

Sarana Pelayanan Permohonan Informasi Di Bawaslu Halmahera Selatan Masih Melalui Offline Dengan cara Datang langsung ke Ruang Pelayanan PPID
di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan
Jl Karet Putih Tuguh Pala, Desa Kampung Makian, Kec. Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara

  • Permohonan Informasi Tahun 2020 : 0
  • Permohonan Informasi Tahun 2021 : 0
  • Permohonan Informasi Tahun 2022 : 0
  • Waktu 

Waktu Pelayanan Informasi dibuka setiap hari kerja.

SENIN – JUM’AT Pukul 08.00 – 16.00 WIT 

  • Biaya

PPID Bawaslu Halmahera Selatan menyediakan informasi secara gratis (tanpa dipungut biaya).
Untuk penggadaan/fotocopy, pemohon informasi dapat melakukan di sekitar Bawaslu Halmahera Selatan dengan biaya yang ditanggung pemohon informasi, atau dapat membawa cd/flashdisk untuk menyimpan informasi.